Rufaji Zahuri, Ketua DPC HNSI Kota Cilegon
BANTENESIA.ID, CILEGON – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Cilegon, Rufaji Zahuri menyayangkan moment debat Calon Kepala Daerah (Cakada) Kota Cilegon yang tidak menyinggung keberadaan nelayan di daerahnya. Padahal, Nelayan Cilegon saat ini sangat membutuhkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
Menurut Rufaji, dalam debat yang berlangsung di stasiun Kompas TV Jakarta, Kamis (31/10/2024) malam, para calon Kepala Daerah yang turut berdebat tidak menyinggung masalah perhatiannya terhadap nelayan, dimana peran pemerintah dari sisi kebijakan perlindungan sangat dibutuhkan.
"Kalau saya lihat dalam debat kemarin malam, peran pemerintah tidak hadir dalam kategori memperhatikan keberadaan nelayan. Tidak ada pembahasan yang masuk dalam debat itu, seolah-olah nelayan itu tidak ada," ujar Rufaji, Sabtu (2/11/2024) di kediamannya.
Karena itu, Rufaji sangat menyayangkan. Padahal, Nelayan di Kota Cilegon sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan utamanya dari pemerintah daerah akibat keberadaan industri yang semakin mempersempit akses nelayan.
"Tentu sangat menyayangkan yah. Saya tidak tahu apakah para calon itu tidak mengetahui bahwasanya di Cilegon itu ada nelayan, adanya pangkalan nelayan. Sehingga para calon begitu acuh terhadap keberadaan nelayan," tutur Rufaji.
Nelayan Kota Cilegon menurut Rufaji memiliki segudang persoalan utamanya terkait dengan hal kebijakan, baik dengan pemerintah daerah maupun stakeholder, yang mana eksistensi Nelayan sudah terkisis oleh keberadaan industri yang sudah merangsek dan mempersempit ruang gerak nelayan dalam melakukan aktivitasnya.
Diperlukan sebuah kolaborasi antara pemerintahan dan industri serta nelayan setempat, ihwal adanya rencana pembangunan melalui sosialisasi yang masif dari industri yang dikawal oleh pemerintah khususnya terkait perizinan.
"Setelah saya dilantik dan menjabat sebagai ketua HNSI Kota Cilegon, salah satunya yang menjadi masalah adanya aktivitas pembangunan yang tidak tersosialisakan oleh pihak perusahaan terutama yang bersinggungan dengan aktivitas nelayan. Padahal semestinya ada kolaborasi antara pihak industri, pemerintah dan nelayan itu sendiri," ucapnya.
Rufaji berharap, ke depan, tidak ada lagi pola yang dilakukan pihak industri untuk mensosialisasikan rencana pembangunannya dengan cara memberikan konvensasi berupa sembako kepada nelayan, sebagai iming-iming memuluskan keinginannya tanpa perizinan yang jelas yang telah diatur oleh undang-undang.
Kendati begitu, Nelayan Cilegon dibawah kendalinya akan tetap mendukung kondusifitas perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Rufaji juga menyebut, meski perhatian terhadap nelayan tidak disinggung dalam debat publik calon Kepala Daerah, masih ada diantara ke tiga calon tersebut yang menyempatkan diri berkomunikasi dengannya perihal nelayan yang dinilai telah memberikan sedikit perhatian.
Rencana kerja HNSI Cilegon ke depan, juga akan memfokuskan perhatiannya untuk membangun komunikasi yang masif baik dengan pemerintah daerah maupun pihak industri.
(Agh/01)