BANTENESIA.ID, CILEGON – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (LSM Gappura) Banten, menggelar aksi unjuk rasa berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diberlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Masa aksi bergerak dari titik lokasi awal yakni Rawa Arum, Gerogol dan berhenti dititik tujuan yaitu Bunderan Landmark Kota Cilegon.
Husen Saidan, Ketua LSM Gappura Banten mengatakan, masyarakat Banten harus cerdas dalam memilih calon pemimpinnya ke depan. Pilkada serentak di Banten, bukan hanya untuk pemilihan calon Kepala Daerah untuk Kabupaten dan Kota saja, melainkan juga pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten.
Karena itu dia mengingatkan, agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang berhubungan dengan kelompok yang berperilaku korup.
"Saya sampaikan kepada masyarakat Banten pada umumnya, agar jeli dan cerdas memilih pemimpin yang tidak berkaitan dengan orang-orang yang berkorupsi," ujar Husen disela aksi.
"Apa lagi ada dinasti korupsi, untuk segera sadar, dan memilih pemimpin yang baik, yang bisa mensejahterakan masyarakat," tambahnya.
Disinggung apakah aksi yang digelar LSM Gappura Banten merupakan keberpihakan terhadap salah satu bakal calon Kepala Daerah, Husen menepis bahwa aksi yang dilakukan adalah murni harapan.
Bahkan Husen menegaskan, tidak menyebutkan salah satu calon dan tidak menuju kepada salah satu pihak, melainkan bicara secara umum sebagaimana hasil musyawarah bersama para tokoh, para pemuda bahwa, secara umum masyarakat Banten, tidak ingin calon pemimpin ke depan ditangkap lagi oleh KPK dan Aparat Hukum lainnya.
"Intinya tidak adalagi pimpinan yang ditangkap KPK. Kami Ingin pemimpin yang bersih, pemimpin yang betul-betul membela kepentingan masyarakat," tegas Husen.
Terpantau, ratusan aksi unjuk rasa memyampaikan orasinya di bunderan Landmark Kota Cilegon dan mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Resort Cilegon.
Bahroni, salah satu orator juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Ketua LSM Gappura Banten. Roni menyebut, bakal calon Kepala Daerah harus berani menyatakan hitam putih di atas kertas bermaterai dan menyatakan bersedia memperjuangkan masyarakat Banten pada umumnya, serta masyarakat Kota Cilegon pada khususnya.
(Agh/01)