Ketua Umum PDIP saat menyalakan api obor tanda dimulainya Rakernas V PDIP di Jakarta, Jumat (24/5/2024).
BANTENESIA.ID, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan Rakernas bicara banyak hal terkait dengan kerusakan demokrasi, kecurangan pemilu, TNI-Polri dibawa ke politik praktis, hingga pentingnya check and balance dalam sebuah pemerintahan.
"Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balance, bahwa demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang," ucapnya dalam Rakernas V, Jumat (24/5/2024) kemerin lusa.
Megawati juga mengingatkan terkait kesabaran revolusioner, bahwa elemen partai harus selalu solid untuk meraih kemenangan, supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya.
Demi Kebenaran dan Keadilan, Saya Sekarang Provokator
Megawati menyebut terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dengan adanya kecurangan tersebut, ia menyatakan siap dan berani menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan.
"Kita tahan banting kok, berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak?" tanya Megawati kepada peserta Rakernas PDIP.
Megawati menyebut, Pemilu 2024 telah terjadi anomali ketika kecurangan secara TSM yang dibilang tak terjadi. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengeklaim tak terjadi kecurangan.
Megawati juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih partai banteng moncong putih pada Pemilu 2024. Hal tersebut membuat PDIP menjadi pemenang pemilu tiga kali berturut-turut.
"Selaku ketua umum partai dan atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI perjuangan hingga tetap berdiri tegak tetap menjadi pemenang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut," kata Megawati sambil terisak.
Dia mengungkapkan, prestasi tersebut dapat dicapai lantaran PDIP memiliki api perjuangan yang tak pernah padam. Sumber ini yang selalu menjadi penyemangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi.
Bicara Kerusakan Demokrasi
Megawati juga menyinggung soal kerusakan demokrasi dalam (Pemilu) 2024. Menurutnya, telah banyak akademisi bahkan guru besar yang menyatakan bahwa pemilu 2024 menjadi yang terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
"Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi, penyataan ini banyak dinyatakan oleh para akademisi dan para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Dan paling begitu menyedihkan bagi saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak keadaulatan rakyat itu sendiri," kata Mega.
Hal ini, lanjut Mega, dibuktikan dengan adanya prakitik-praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti halnya penggunaan aparat negara dan adanya intimadisi hukum.
"Melalui praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi elektoral, intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan, berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh tiga Profesor di MK melalui dissenting opinon mereka," ucapnya.
Mega juga sempat menyinggung sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut, MK merupakan barang bagus yang dirinya bentuk. Namun, Mega menilai, saat ini peran MK tidak digunakan dengan baik. Dia pun menyinggung adanya putusan perkara nomor 90 syarat calon presiden dan wakil presiden.
"MK itu saya yang mendirikan loh, coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik," kata Megawati.
Sayangkan Reformasi Jadi Kabur, TNI-Polri Dibawa Berpolitik Praktis
Megawati mengingatkan perjuangan hingga reformasi bisa lahir dan terwujud. Ia lantas membandingkannya dengan siatuasi anomali demokrasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait Pilpres 2024.
Menurut Megawati, Reformasi lahir lantaran ada pemerintahan otoriter dan keinginan mewujudkan demokrasi.
“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh terhadap watak pemerintahan otoriter, untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan Pemilu yang jurdil harus hadir sebagai satu ekosistem demokrasi,” kata Megawati.
Dia menyebut, bagaimana reformasi dan saat dirinya menjabat sebagai Presiden, ada pemisahan TNI dan Polri dan menciptakan lembaga yang lebih profesional dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi.
Dia pun teringat saat menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri tersebut, saat itu ABRI selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya.
“Pemisahan ini, jangan lupa ini keputusan MPR. TAP MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya,” ungkap Megawati.
Dia pun menjelaskan, TNI-polisi harus bisa belajar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang disebutnya sangat sederhana sekali. Kemudian ada sosok seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto dan lainnya.
“Menurut saya mereka orang yang punya karakter,” kata Megawati.
Sementara itu, lanjutnya, di Polri ada sosok Jenderal Pol Hoegeng yang juga sederhana. Di mana dia mengenal kepribadiannya. “Kapan polisi seperti Pak Hoegeng lagi ya?,” tanya Megawati.
Namun menurutnya, kondisi ideal yang dituju itu kini malah terancam. Menurutnya, saat ini ada indikasi kuat intimidasi oleh aparat ke sejumlah pihak. Bahkan sampai TNI dan Polri dibawa lagi ke politik praktis.
“Sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya itu sedihnya gitu, saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama dan berhasil. Sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu,” kata Megawati.
PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan. Megawati pun mengatakan, suara akar rumput partai akan didengarkan.
"Bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintah ke depan? tentu harus dicermati dengan seksama, partai harus mendengarkan semua, suara akar rumput dari yang berteriak teriak sampai yang sayup sayup. Dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat, inilah bagian dari skala prioritas kita di rakenas ke 5 ini," kata Megawati.
Dia mengatakan, apa yang dipikirkannya saat ini adalah lebih pada tanggung jawab agar perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian, lanjut Megawati, jangan dipersempit bukan hanya mengundang investor, sebab perekonomian bersentuhan dengan rakyat untuk mendapat pekerjaan, hidup layak, pangan terjangkau, dan merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di kaki sendiri.
Ia mengungkapkan, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, telah menginstruksikan untuk memberi perhatian terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Dalam kurun waktu selama 6 bulan, jumlahnya mencapai telah 2 jutaan lebih dan ini akan terus berkembang hingga menjadi pohon besar.
"Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menengadahkan tangan kepada orang luar, bukannya saya anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau dikiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar itu, namanya apa kehormatan sebagai sebuah bangsa saudara-saudara," kata Megawati.
Megawati mengatakan, sebagai parpol yang punya sejarah panjang di dalam memperjuangan demokrasi, PDIP tetap menempatkan pentingnya check and balance, yakni demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang.
"Namun kita juga tidak menafikkan dalam politik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasan, hanya bedanya yaitu strategi dan cara untuk mendapat kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya," kata dia.
Megawati menambahkan, dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal lalu bebas tapi terukur.
"Bukan bebas liberalisme, termaktub dalam Pancasila dan mengabdi pada upaya mencerdasan bangsa, demokrasi juga memerlukan parpol politik sehat dan terlembaga," tandas Megawati.
(***)