BANTENESIA.ID, CILEGON – DPRD Kota Cilegon memberikan belasan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon tahun 2023. 17 point lebih Rekomendasi LKPJ Wali Kota, merupakan hasil kerja pansus yang dibentuk melalui paripurna DPRD pada 17 April 2024 lalu ihwal paripurna pembentukan pansus LKPJ.
Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi'raj menyampaikan point-point rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Cilegon tahun 2023 antara lain,
1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan peningkatan atau penambahan objek atau subyek pajak dan retribusi pajak.
2. Meningkatkan daya investasi di wilayah Kota Cilegon yang berbasis padat karya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kota Cilegon.
3. Mengevaluasi BUMD dalam upaya peningkatan deviden.
4. Melakukan langkah-langkah penanganan banjir diantaranya melalui pembentukan tim yang melibatkan pemerintah daerah, industri, mayarakat dan akademisi dalam membuat masterplan penanganan banjir secara terintegrasi. Kajian penanganan banjir bersama pihak industri, tandonisasi, normalisasi kali atau sungai dan lain-lain.
5. Fokus terhadap penataan Jalan Lingkar Selatan, Jalan Utama dan penyelesaian Jalan Lingkar Utara.
6. Menginventarisir dan memaksimalkan aset-aset milik Pemerintah Kota Cilegon.
7. Menerbitkan kebijakan dan terobosan pada rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat Cilegon di wilayah industri.
8. Lebih memperhatikan pelayanan dasar kebutuhan air Bersih.
9. Lebih memperhatikan penerangan Jalan Kota Cilegon.
10. Memiliki sarana prasaran internet bagi daerah yang belum bisa mengkases layanan internet.
11. Memaksimalkan Bappedalitbang secara periodik mensurvei terkait kepuasan pelayanan Publik.
12. Mengajukan Permohonan kepada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pulau Merak Kecil dan Pulau Merak Besar sebagai objek wisata.
Ketua panitia khusus (Pansus) LKPJ Erik Rebiin mengatakan, 12 point rekomendasi yang disampaikan Ketua DPRD dalam paripurna merupakan poin yang lebih ditekankan untuk dilakukan Pemerintah Kota Cilegon. Jumlah point rekomendasi hasil kerja tim pansus LKPJ 2023 sebanyak 17 hingga 20 point rekomendasi.
Disinggung soal apakah rekomendasi tersebut optimis dilakukan oleh Pemerintah Kota, Erik mengatakan, hal itu merupakan kesadaran masing-masing baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk bagaimana mempunyai jiwa memiliki terhadap masyarakat Cilegon.
Seperti halnya salah satu point rekomendasi tahun 2022 lalu terkait rencana pemisahan badan (BPKPAD) menjadi pendapatan dan aset yang belum dilakukan.
"Seperti apa yang disampaikan akang, buktinya ketika itu tidak dipisahkan sampai saat ini aset kita masih kacau balau. Salah satunya aset tanah yang belum terselesaikan terkait dengan tanah Merak, Medaksa dan lain-lain," ujar Erik Rebiin politisi Partai Nasdem Kota Cilegon.
Erik juga menambahkan, penguasaan aset kendaraan diduga dimiliki secara pribadi, apakah sudah melalui mekanisme lelang atau belum, dimana semestinya harus dilakukan secara transparan mengingat aset tersebut merupakan aset Pemerintah.
"Makanya jangan mengedepankan politiknya saja, tapi bagaimana mengedepankan kinerjanya," tutup Erik.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam sambutannya mengatakan, seluruh uraian pencapaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam LKPJ tahun 2023 tentu saja bukan hanya hanya hasil kerja Pemerintah Kota Cilegon semata, melainkan hasil kolaborasi Pemerintah, DPRD dan seluruh stakeholder dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah.
"Kami berharap, kolaborasi yang baik dan positif ini terus terjalinnya demi meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan dan kemajuan Kota Cilegon," kata Helldy dalam penyampaian jawaban LKPJ 2023, di ruang rapat Paripurna, Selasa (30/4/2024).
"Saya juga menjamin dan pastikan bahwa hasil rekomendasi LKPJ 2023 ini akan kami tindaklanjuti dan dijadikan instrumen utama untuk mengevaluasi beberpa kinerja pembangunan yang belum tercapai serta menjadi perhatian khusus," tambahnya.
(Agh/01)