Gambar Ilustrasi politik uang.
BANTENESIA.ID, CILEGON – Meski serangan money politic (politik uang) pada pemilu ini terbilang cukup masif, namun gerakan tersebut tidak mampu terlacak oleh Bawaslu Cilegon. Padahal, kabar transaksi jual beli suara, cukup nyaring terdengar.
Bahkan, gerakan transaksi atau jual beli suara tersebar di semua dapil (daerah pemilihan) dari mulai nominal lima puluh ribu, seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah. Misalkan saja, caleg provinsi bergandengan dengan caleg kota cilegon menggabungkan uang menjadi nominal sebesar 300 ribu rupiah untuk membeli suara, ternyata berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan dibanding nominal yang lebih kecil.
Tampaknya, mereka bekerja begitu rapih sehingga gerakannya tak terlacak. Saat dikonfirmasi terkait gerakan tersebut, Kordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat sekaligus Humas Bawaslu Kota Cilegon Subiah mengatakan, tidak menemukan dugaan pelanggaran money politic. Bawaslu kata dia, sudah melakukan patroli sejak hari pertama masa tenang hingga hari terakhir masa tenang.
"Kita berpatroli tidak sendiri. Tapi kita bekerja sama dengan Gakkumdu, Kepolisian dan Kejaksaan. Mereka semua mengawal kami saat berpatroli," ujarnya, Kamis (15/2/2024).
Saat patroli, Bawaslu juga menemui masyarakat, tokoh masyarakat, RT/RW, sekaligus warga yang tengah berkumpul untuk mencari tahu apakah ada kejadian atau tanda-tanda yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu atau tidak.
Meski begitu, Bawaslu tetap menerima aduan atau laporan dari masyarakat jika ada yang hendak melaporkan terkait adanya dugaan money politic pada Pemilu 2024 ini.
"Bawaslu tentu saja menerima pengaduan atau pelaporan dari masyarakat jika menemukan hal-hal yang tadi disebutkan. Akan tetapi, pelapor dalam hal ini harus memiliki bukti terkait dengan apa yang dilaporkannya," tutur Subiah.
Disinggung terkait pengawasan terhadap money politik digital atau via transfer, Subiah menjawab, Bawaslu belum bisa mentracking persoalan money politic yang dilakukan secara digital.
"Kita belum mampu untuk ke situ, mungkin itu dari perbankan harusnya, kita belum punya akses untuk ke situ," tutupnya.
(Wan/Red)