Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan
BANTENESIA.ID, CILEGON –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah melalui Refused Derived Fuel/RDF di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin 6 November 2023.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari 89 pemerintah daerah secara virtual. Kesempatan itu pun digunakan Helldy untuk mempersentasikan keberhasilan Kota Cilegon dalam pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan.
Selain Kota Cilegon, KPK juga mengundang daerah lain untuk mengikuti rapat koordinasi sekaligus berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan sampah. Antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Banyumas, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, dan Kota Bekasi.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah memenuhi undangan baik untuk yang datang langsung, maupun yang melalui virtual. Dia memastikan ada 89 pemerintah daerah yang bergabung.
"Dari tahun 2015 kita sudah ngebahas terkait sampah ini dan sekarang baru beberapa kota yang baru merealisasikan. Oleh karena itu kami mengundang daerah-daerah yang berhasil dalam pengelolaan sampah ini," ungkap Pahala.
Pahala meminta pemerintah daerah yang mengelola sampah menggunakan APBD agar lebih efisien seperti halnya yang dilakukan Pemkot Cilegon.
"Dalam menjalankan pengelolaan sampah ini kami menyarankan untuk mengefesiensi APBD. Bahkan jika ada opsi semakin sedikit penggunakan APBD, opsi itu yang dipilih seperti Kota Cilegon dimana tidak perlu lagi membeli tanah karena membangun pabrik sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) langsung," ujarnya.
KPK yakin, kata Pahala, pemerintah daerah lain mampu menjalankannya seperti Kota Cilegon yang mulai mengolah sampah mulai dari lima ton dan hingga sekarang sudah lebih maju dan bisa mengelola lebih banyak.
"Saya sendiri turut hadir langsung di tempat saat Pemkot Cilegon meresmikan pabrik sampahnya. Nah, output dari acara ini, diharapkan beberapa pemerintah daerah yang hadir melalui zoom bisa mengimplementasikan pengelolaan sampah di daerahnya," harapnya.
Pada kesempatan itu, Helldy menceritakan bahwa salah satu yang melatarbelakangi niatnya mengolah sampah karena pada 2019, TPSA Bagendung di Kota Cilegon pernah mengalami kebakaran hebat sehingga asapnya mengganggu warga.
"Saat saya menjabat saya berinovasi untuk membangun pengelolaan sampah, syukur Alhamdulillah dibantu PLN kami dapat membangun pabrik BBJP (Bahan Bakar Jemputan Padat)," ucapnya.
Meski Cilegon tidak masuk 12 kabupaten/kota yang ditunjuk melalui Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, namun ia dan jajarannya tetap berinovasi mengolah sampah.
"Pada Agustus 2022 kami mulai MoU dengan PLTU Suralaya, bulan November 2022 mulai pembangunan pabriknya, dan pada bulan Desember 2022 kita resmikan," sambungnya.
Helldy pun merasa bersyukur sebab apa yang dilakukannya menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp200 miliar untuk membangun pabrik pengolahan sampah dengan total produksi 200 ton sampah per hari. (*)