BANTENESIA.ID CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Berkarya Buhaiti Romli menghadiri rapat kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Kecamatan dalam rangka mengoptimalisasi peran Ulama dalam mewujudkan kemaslahatan umat yang digelar di aula Kecamatan Gerogol, Sabtu (30/9/2023).
Buhaiti berpesan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Gerogol selaku Khaidimul Ummah (Pelayan umat) agar menjalankan tugas lebih baik lagi ke depannya. Era digitalisasi yang sudah menjadi gaya hidup sekaligus memiliki dampak negatif atas pemanfaatannya, dirasa perlu menjadi perhatian.
"Maka dari itu, kita sebagai pengurus MUI Kecamatan Gerogol harus bisa memberikan arahan kepada anak muda khususnya, agar tidak mudah terprovokasi terhadap informasi yang belum jelas sumber nya," ujar Buhaiti yang juga sebagai penasehat MUI Kecamatan Gerogol.
Karena itu, filterisasi menjadi penting, agar masyarakat tidak mudah turut menginformasikan hal-hal buruk dan bisa berdampak terhadap perpecahan.
MUI sambung Buhaiti, berkewajiban memberikan arahan. MUI bukan pengambil kebijakan (eksekutor), sehingga apabila muncul hal-hal yang berpotensi memecah umat maka segera melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Pemerintah.
Karena itu ia berpesan, sehubungan dengan akan adanya pesta demokrasi yang baik dalam waktu dekat ini, MUI Kecamatan Gerogol jangan sampai karena beda pilihan menimbulkan gejolak yang tidak baik.
Sementara itu, Sektretaris MUI Kota Cilegon Sutisna Abas yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI adalah sebagai mitra. Karena itu, Tagline MUI adalah sebagai Khadimul Ummah dan Shadiiqul Hukumah.
"Pertama, sebagai pelayan masyarakat umat islam bagi yang butuh fatwa, informasi dan butuh apapun yang terkait dengan keagamaan, maka MUI hadir ditengah-tengah mereka." ujarnya.
Hari ini bagaimana umat dibingungkan dengan kemajuan teknologi bahkan berita-berita yang tidak bertanggungjawab maka kata Sutisna, MUI dapat hadir untuk menentramkan masyarakat.
Maka melalui rapat kerja ini, setidaknya bisa memberikan ketenangan ditengah gejolaknya Indonesia saat ini.
Selain khodikul umah (pelayan umat) juga sodikul hukumah (mitra pemerintah), karena itu antara MUI dan Pemerintah tidak boleh jauh. Akan tetapi, apa-apa yang menjadi program pemerintah, maka MUI harus bisa mendampingi.
Jangan sampai program itu menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka MUI mengingatkan bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah bentuk masukan kepada pemerintah yang memiliki program, anggaran dan kebijakan. "MUI harus hadir disitu sebagai mitra Pemerintah. Sehingga keduanya harus seiring sejalan baik dari sisi program maupun kebijakan." tutupnya.
(Wan/02)