Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Wali Kota Cilegon (Dok/Diskominfo).
BANTENESIA.ID, CILEGON – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk memaknai Hari Kesadaran Nasional (HKN) sebagai momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Helldy saat Upacara Peringatan HKN di Halaman Kantor Wali Kota Cilegon, Senin 19 Juni 2023.
"Hari Kesadaran Nasional (HKN) ini kita laksanakan setiap bulan. Tentu momentumnya sangat penting bagi para ASN untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Wali Kota Cilegon Helldy Agustian saat menjadi inspektur Upacara HKN sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Senin 19 Juni 2023.
Selain itu meningkatkan kualitas pelayanan publik, Helldy juga meminta agar ASN dapat menggunakan momentum HKN sebagai ajang untuk memperbaiki diri. “Selain memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kualitas pelayanan juga harus kita tingkatkan. Seluruh kebutuhan masyarakat harus kita penuhi. Sebab, hal itu menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Cilegon,” pintanya.
Dijelaskan Helldy, Kota Cilegon tengah menjadi kota percontohan bagi kabupaten/kota lain di Indonesia, terutama dalam kebijakan atau program pengelolaan sampah dan omplementasi program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). “Saat ini Kota Cilegon tengah menjadi sorotan Nasional. Dimana, program inovasi - inovasi yang kita lakukan dipercaya untuk menjadi percontohan bagi kab/kota lain, salah satunya yaitu tentang pengelolaan sampah. Sudah ada 57 kab/kota yang belajar, termasuk Ibu Kota Indonesia sendiri, yakni Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sementara yang baru - baru ini juga kita dipercaya menjadi pionir dalam implementasi KKPD," jelasnya.
Menurut Helldy, program inovasi tidak harus terpaku pada ketergantungan dana Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD). Banyak alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam proses ber-inovasi. “Tidak semua inovasi yang kita lakukan harus menggunakan dana APBD. Banyak alternatif yang bisa digunakan, salah satunya dengan intens datang ke Jakarta, untuk melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat,” katanya. (*)