Lintas Komisi DPRD Cilegon Minta OPD Perketat Pengawasan Proyek Pembangunan PT Lotte

Politisi Gerindra sekaligus Ketua Komisi II meminta OPD yang berkaitan dengan investasi mengevalusi dampak investasi PT Lotte.

BANTENESIA.ID, CILEGON – Dampak positif dari investasi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) sebesar 60 Triliun itu belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kota Cilegon. Karena itulah DPRD Cilegon melalui lintas komisi memanggil para OPD untuk bekerja secara tegas dalam melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan PT Lotte.

Dalam rapat paripurna lintas komisi itu, DPRD mendorong OPD terkait seperti, Disnaker, DPMPTSP, DLH dan Dinsos mengevaluasi, apa-apa saja yang menjadi kewenangannya terhadap proyek pembangunan PT Lotte, sebagai salah satu investasi industri petrokimia terbesar di Asia Tenggara yang saat ini sudah sedang berjalan.

Salah satunya Dinas Tenaga Kerja yang harus memastikan jumlah kebutuhan tenaga kerja baik skill maupun non skill. Mengingat, DPRD Cilegon masih banyak menemui keluhan dan aduan dari warga kaitan dengan sempitnya kesempatan bekerja dan rendahnya peluang usaha bagi pengusaha lokal.

Baca juga : Dukung Investasi PT Lotte, PT KTI Akan Suplai Kebutuhan Air Bersih 

Sementara Dinas Lingkungan Hidup, harus membedah kembali dokumen Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana didalamnya terdapat  pernyataan dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan.

Baca juga : Kepala BKPM Minta Investasi di Kota Cilegon Tidak Diganggu 

Lintas Komisi DPRD Cilegon menilai, saat ini pembangunan PT Lotte dirasa belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. "Ini yang menjadi catatan kami untuk investasi yang ada di Lotte seperti, keluhan soal rendahnya peluang usaha bagi pengusaha lokal dan minimnya serapan tenaga kerja." ujar Faturohmi, ketua komisi II DPRD Cilegon usai rapat, Jumat (31/3) lalu.

Faturohmi menduga banyak subkontraktor memanfaatkan tenaga kerja luar kota Cilegon dengan alasan performa dan keuangan kontraktor lokal tidak masuk kriteria. Padahal itu semata akal-akalan saja sehingga kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat Cilegon tertutup. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap program-program strategis pemerintah daerah kaitan dengan pengentasan pengangguran, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek lainnya.

DPRD Cilegon lanjut politisi Gerindra ini, pada prinsipnya mengapresiasi dan menjaga investasi yang masuk ke Kota Cilegon sebagaimana yang diharapkan Kepala BKPM RI sewaktu kunjungan ke lokasi proyek beberapa waktu lalu. Meski begitu pihaknya menuntut apa yang menjadi tanggungjawab PT Lotte terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat Kota Cilegon.

(Agh/02)








Lebih baru Lebih lama