BANTENESIA.ID, CILEGON – Ketua BPC HIPMI Kota Cilegon Muhamad Sofian turut bicara terkait sikap PCM yang dianggap tidak transparan hingga menimbulkan kekecewaan bagi Ketua DPRD dan anggotanya. Kekecewaan itu muncul paska adanya agenda MoU antara PT Chandra Asri dan PT Krakatau Steel dengan Pemerintah Kota ihwal pembangunan Pelabuhan Warnasari.
Muhamad Sofian mengatakan, Pemerintah Kota selaku pemilik saham dari PCM tentu harus terbuka terhadap Parlemen untuk menghindari prasangka negatif dan kekecewaan yang bisa berdampak terhadap gairah bisnis dan pengembangan PCM itu sendiri.
Baca juga : Dua Perusahaan Besar Tekan MoU dengan Pemkot Cilegon Untuk Bangun Pelabuhan Warnasari
Baca juga : HIPMI Cilegon Apresiasi Langkah Nyata Helldy Dukung Penguatan Ekonomi UMKM
Jika Parlemen ditinggalkan, tidak diberitahukan bagaimana rencana kerjasama ke depan kata Sofian, maka dari sisi kebijakan, Parlemen bisa mengambil langkah yang dapat mempersulit perkembangan bisnis PCM itu sendiri.
"Salah satu peran parlemen pada BUMD adalah memberikan dan menyetujui tambahan modal. Kemudian, mereka juga bisa mempressure deviden yang bisa masuk ke kas daerah. Dari sisi ini juga bisa kita lihat peran parlemen seperti apa?" ujar Ketua HIPMI Cilegon, Rabu (22/3).
Karena itu semestinya lanjut Sofian, Direksi PCM tidak melupakan parlemen bahkan meminta saran pendapat agar bersama-sama memberikan pemikiran positif sehingga PCM bersama mitra kerjanya bisa mengembangkan bisnis yang sehat kuat untuk kepentingan pembangunan Kota Cilegon ke depan tanpa kendala.
Sofian melihat, bisnis BUMD milik pemerintah Kota Cilegon selama ini terlihat tidak bergairah dan terkesan diam-diam. Padahal masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana gairah bisnis mereka, apakah terus merugi atau sebaliknya bisa memberikan tambahan pendapatan daerah sesuai dengan modal dan investasi yang dimiliki.
"Ini saatnya, BUMD di Kota Cilegon harus berani menunjukkan diri dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Memberikan pemasukan terhadap kas daerah sebesar-besarnya untuk pembangunan di Kota Cilegon. Apalagi bicaranya APBD tahun 2023 defisit sampai 100 miliar." terangnya.
"Persoalan seperti ini saya yakin Pak Helldy bisa memberikan perubahan signifikan. Hanya dari sisi direksi jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti kemarin." pungkasnya.
Sebelumnya, dikabarkan Ketua DPRD Cilegon bersama anggotanya kecewa atas adanya agenda MoU antara PT Chandra Asri dan PT Krakatau Steel bersama Pemerintah Kota terkait pembangunan Pelabuhan Warnasari. Sehingga, banyak anggota DPRD keluar dari ruangan rapat saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Cilegon Tahun 2024 di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Selasa (21/3) kemarin.
(Agh/01)