 |
| Foto : ANTARA |
Bantenesia.id, Jakarta — Transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik perhatian utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini. Sehingga energi baru terbarukan adalah sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan.
Melansir dari lama www.menpan.go.id, depannya, perekonomian Indonesia tentunya akan semakin ekspansif, sehingga perlu meningkatkan kapasitas energi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.
“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaan energi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022” yang diadakan atas kerja sama Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan, CSIS, dan Tenggara Strategics, Kamis (7/4/2022) lalu.
Energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang mempunyai emisi tinggi seperti bahan bakar fosil, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia juga akan mengimplementasikan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023. Kebijakan ini akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon. Sehingga kebijakan itu dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan.
Usaha mengakselerasi proses transformasi energi guna mencapai proporsi target tersebut tak hanya membutuhkan dukungan dari sektor swasta nasional saja, tapi juga dari komunitas global. Hal ini adalah sesuatu yang wajar sebab pencegahan perubahan iklim merupakan tanggung jawab dunia dan membutuhkan kolaborasi dari semua negara.